Bengkulu – Gelombang unjuk rasa terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu.
Ribuan mahasiswa dan mahasiswi bergerak menuju DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyuarakan tuntutan.
Aksi yang dikawal ketat personel gabungan TNI Polri ini berlangsung damai dan tertib.
Usai menyampaikan tuntutan dan bertemu dengan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, para pengunjuk rasa secara perlahan dengan tertib mulai meninggalkan lokasi sekitar pukul 17.00 WIB.
Dalam aksi unjuk rasa ini, ada 14 poin tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa.
Poin tersebut mulai dari memperbaiki sistem kenegaraan, menghentikan represifitas TNI Polri terhadap masyarakat sipil, mendesak disahkannya UU Perampasan Aset dan menolak kenaikan pajak.
Gotong Royong TNI Polri Bersama Mahasiswa Membersihkan Sampah
Usai menyampaikan tuntutan, para mahasiswa bersama TNI dan Polri melakukan aksi kurve, yaitu bersih-bersih sampah.
Mayor Infantri Joko Legowo ,S.IP M.Tr.Opsla selaku Komandan Batalyon infantri Teritorial Pembangunan 847/Vahakah Samruddhi mengatakan, bahwa gotong royong membersihkan bekas sampah ini wujud kecintaan akan lingkungan tempat tinggal kita.
Ini juga menjadi contoh, bahwa TNI dan Polri tidak melakukan bentuk kekerasan seperti yang disampaikan.
Joko mengatakan bahwa semua tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sudah sesuai dengan prosedur.
“Kita bersihkan tempat ini sebagai contoh bahwa kita semuanya cinta damai dan senantiasa membaur bersama masyarakat,” kata Mayor Joko.
14 Poin Tuntutan yang Disampaikan Pengunjuk Rasa di Bengkulu
Berikut poin-poin tuntutan yang disampaikan massa aksi dalam aksi demo, Selasa(2/9) siang:
- Menuntut Presiden dan MPR menyikapi perbaikan sistem kenegaraan dan pemerintahan.
- Menuntut Presiden mengambil sikap untuk menghentikan represifitas TNI dan Polri terhadap masyarakat sipil.
- Mendesak DPR RI membatalkan pasal-pasal bermasalah dalam RUU Polri, yaitu Pasal 16 ayat (1) a, Pasal 14 ayat (1) huruf e, Pasal 14 ayat (1) huruf g dan o, Pasal 14 ayat (2) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf n, p, q, Pasal 16A, dan Pasal 16B.
- Menuntut Presiden untuk melakukan reformasi Polri karena rendahnya tingkat kepercayaan publik, penyalahgunaan wewenang, penegakan hukum yang ugal-ugalan, serta budaya institusi yang tidak humanis.
- Menolak penguatan militer di ranah sipil dan mendesak revisi Undang-Undang TNI.
- Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Mendesak DPR RI meninjau kembali RUU KUHAP, khususnya pasal-pasal yang bermasalah, antara lain Pasal 1 angka 4, Pasal 84, Pasal 90, Pasal 93, Pasal 105, Pasal 145 ayat (1), dan lainnya.
- Mendesak Presiden Republik Indonesia mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, karena kebijakan tersebut berdampak negatif pada sektor yang menyangkut kesejahteraan rakyat.
- Menolak segala bentuk kenaikan pajak.
- Mendesak Presiden Republik Indonesia menghentikan praktik rangkap jabatan oleh menteri maupun wakil menteri.
- Mendesak partai politik untuk melakukan pemecatan terhadap anggota DPR yang tidak berpihak kepada rakyat.
- Mendesak Presiden memecat menteri dan jajaran yang tidak berpihak kepada rakyat.
- Menuntut Presiden mencopot jabatan Kapolri Listyo Sigit, karena dalam kepemimpinannya Polri telah melakukan represifitas dengan intensitas tinggi yang memakan banyak korban jiwa.
- Menolak rencana status darurat militer karena dianggap akan menormalisasi kekerasan terhadap sipil.
(**)
