Bengkulu Utara – Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara telah menetapkan tiga tersangka tambahan dalam kasus SPPD fiktif tahun anggaran 2023 di Sekretariat DPRD Bengkulu Utara.
Ketiga tersangka baru tersebut berinisial P,Y dan HM.
Dua di antaranya yakni P dan Y merupakan PNS yang menjabat sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
Seharusnya, PPTK memiliki peran penting dalam mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta memastikan dokumen dan anggaran berjalan sesuai aturan. Namun, peran tersebut tidak dilaksanakan dengan benar.
Kepala BKPSDM Bengkulu Utara Syarifah Inayati, menegaskan pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi penetapan tersangka dari Kejaksaan.
Jika surat itu sudah diterima, BKPSDM akan menindaklanjuti dengan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap kedua PNS tersangka.
Selama masa pemberhentian sementara, keduanya hanya akan menerima 50% dari gaji pokok. Selanjutnya, BKPSDM menunggu keputusan pengadilan untuk menentukan tindak lanjut berikutnya, yakni dengan melakukan pemberhentian tetap kedua tersangka sebagai ASN.
“Kita akan memberikan surat untuk pemberhentian sementara, jadi hak ASN yang bersangkutan diberikan 50% nya saja dari gaji yang diterimanya selama ini,” ucap Syarifah Inayati.
Novan Alqadri
