Bengkulu – Fraksi PKS DPRD Kota Bengkulu mendukung wacana pemerintah yang akan meninjau ulang besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS di Kota Bengkulu.
Hal ini karena APBD Pemerintah Kota sebesar 60% sudah tersedot untuk belanja pegawai, sedangkan transfer dana pusat juga banyak berkurang.
Anggota DPRD Kota Bengkulu yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bengkulu, Pudi Hartono mengatakan, saat ini memang tunjangan penghasilan pegawai di Kota Bengkulu sangat besar jika dibandingkan daerah lain di Provinsi Bengkulu.
Bahkan di Pemerintah Provinsi Bengkulu, besaran TPP PNS Pemkot yang paling besar.
Kebijakan kepala daerah dalam mencari solusi dalam mengefisiensi anggaran TPP sesuai kemampuan daerah menjadi kunci utama.
“Kalau kita asumsikan, kemudian kita lihat dari postur APBD 2025, itu kan transfer pusat banyak berkurang. Nah ini harus ada solusi lain dari kepala daerah, salah satunya yang menjadi masalah di Kota Bengkulu ini kan belanja operasional yang besar, salah satunya TPP, belanja pegawai, itu bisa dievaluasi lagi kalau memang masih bisa di efisiensi kemudian ada hal-hal tertentu sesuai dengan kemampuan daerah, kuncinya ada di kepala daerah,” ujar Pudi Hartono
Pudi menambahkan, besaran TPP harus dievaluasi sesuai standar kelayakan yang ada. Bahkan saat ini di daerah lain, ada satu daerah TPP di nol kan karena kemampuan daerah tidak siap membayarnya.
“Silakan di evaluasi saja. Karena jujur ini di daerah lain itu satu kabupaten itu TPP nya di nol kan, karena kemampuan daerah mereka tidak kuat bayar itu,” tutup Pudi Hartono
(Verdi Dwiansyah)
