Dalam sambutannya, Wagub Mian menekankan bahwa stunting merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya terkait dengan isu kesehatan. Oleh karena itu, peran seluruh lintas sektoral sangat krusial.
Wagub menambahkan, penanganan stunting dan kemiskinan merupakan masalah serius yang harus menjadi prioritas. Pada 2024 lalu, prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu berhasil turun menjadi 18,8%.
Untuk mempercepat penurunan angka stunting, Mian menegaskan pentingnya sinergi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media.
“Tidak hanya isu kesehatan, tetapi juga isu pembangunan manusia. Oleh karena itu peran lintas sektor sangat krusial, melalui penilaian kinerja tahun 2025 ini diharapkan Kabupaten/Kota mendapatkan umpan balik serta pembelajaran untuk peningkatan kualitas interprensi kompergensi,” ucap Wagub Mian
Sementara itu, Wakil Walikota Bengkulu, Ronny PL Tobing menyampaikan bahwa angka stunting di Kota Bengkulu berhasil turun signifikan.
“Tahun 2023 jumlah kasus stunting tercatat 14.514, kini menurun menjadi 12.970 atau 10 persen. Meski prevalensi stunting sedikit naik, dan posisi Kota Bengkulu tetap menjadi yang kedua terendah di Provinsi Bengkulu. Komitmen kami adalah terus melakukan perubahan melalui inovasi dan menjadi agen penurunan stunting di 2025,” kata Ronny.
Kepala Dinas P3AP2KB Kota Bengkulu, Dewi Dharma mengatakan pihaknya sudah semaksimal mungkin dalam melakukan penurunan angka stunting di Kota Bengkulu.
“Persiapan dari kami, dari OPD terkait seperti Bappeda, Dinas Kesehatan dan P3AP2KB, sudah melakukan semaksimal mungkin bagaimana penilaian ini agar kami melakukan yang terbaik. Tetapi mungkin dengan keterkaitan kenaikan angka stunting di Kota Bengkulu melalui penilaian, memang kami tidak mungkin mengatakan kalau kami lah yang terbaik,” terang Dewi Dharma
