Jakarta – Mian, Wakil Gubernur Bengkulu vokal beri saran langsung ke Menteri tentang program Kota Transmigrasi.
Mantan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara ini menyampaikan sarannya secara langsung di hadapan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara saat diskusi langsung di Jakarta pada Minggu (24/8).
Tampil vokal, Wagub Mian menyampaikan agar Pemerintah Pusat melalui Kementerian mendukung pengembangan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Lagita di Provinsi Bengkulu yang meliputi wilayah, Lais, Giri Makmur dan Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara.
Mian mengatakan, jika pengembangan KTM Lagita ini hanya mengandalkan dana APBD, maka akan lambat progres kemajuannya, sehingga Pemerintah Pusat harus turun langsung.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, pengembangan kawasan ini akan lambat. Tetapi kalau dikeroyok bersama oleh kementerian dengan dikomandani kepala daerah, progresnya akan lebih cepat,” ujar Mian.
Mian menjelaskan, KTM Lagita merupakan proyek percontohan Kota Transmigrasi era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Dengan luas wilayah sekitar 99 ribu hektar dan jumlah penempatan transmigran sekitar 30 ribu KK (Kepala Keluarga), kawasan KTM Lagita ini diharapkan jadi model pembangunan Kota Transmigrasi pada masa depan.
Tidak hanya itu, di hadapan Menteri Transmigrasi, Mian juga vokal menyoroti pembangunan KTM Lagita yang dinilai lebih mengutamakan kuantitas dibandingkan kualitas.
Ia berharap pengembangan kawasan dilakukan secara bertahap namun tuntas, agar benar-benar menjadi proyek percontohan yang matang.
“Programnya terkesan terburu-buru, dari lima jadi delapan, lalu sekarang sudah menjadi 53. Maksud kami sebagai kepala daerah, tuntaskan dulu yang ada agar benar-benar menjadi pilot project yang berkualitas,” tegasnya.
Mian menambahkan, Pemerintah Daerah telah berhasil menyelesaikan sejumlah fasilitas pelayanan masyarakat dengan dukungan APBD dari program prioritas nasional tersebut yang dampaknya sangat signifikan.
“Buktinya, di KTM Lagita sudah berdiri rumah sakit, gedung olahraga, hingga Unit Kerja Keimigrasian (UKK). Jadi, masyarakat yang ingin mengurus paspor, termasuk untuk keperluan umroh, tidak perlu lagi ke Kota Bengkulu,” ungkapnya.
Keberadaan fasilitas tersebut disampaikan Wagub Mian berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat. Bahkan, permintaan pembuatan paspor di kawasan tersebut mencapai 100–300 orang.
Dari semua hal yang disampaikan oleh Wagub Mian itu, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyambut baik masukan Wakil Gubernur Bengkulu. Ia menegaskan kementeriannya tengah berupaya mencari dukungan investor untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi.
“Saat ini kami memang fokus mencari investor, terutama dari Osaka, karena pembangunan kawasan transmigrasi ini membutuhkan dukungan pendanaan yang besar,” jelasnya.
(**)
