OJK Resmi Terbitkan Aturan Baru, Mudahkan UMKM Dapat Pinjaman

Nasional - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang berfungsi sebagai penyelenggara dalam sistem pengawasan dan pengaturan sektor keuangan. Tak hanya itu, OJK juga telah terintegrasi dengan seluruh kegiatan di berbagai sektor keuangan. Untuk menghadirkan inovasi dari regulasi yang sebelumnya, maka saat ini OJK resmi menerbitkan aturan terbaru yakni untuk mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025, yang dirancang agar pelaku usaha bisa mendapatkan kredit dengan lebih cepat, mudah dan biaya lebih terjangkau. Dijelaskan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, POJK ini memberikan payung hukum bagi bank dan lembaga keuangan non-bank (LKNB). Selain itu juga, aturan ini sangat memungkinkan bagi mereka untuk menghadirkan layanan yang sesuai kebutuhan UMKM, mulai dari usaha mikro dan ultra mikro hingga usaha menengah. Lebih lanju, Dian menyampaikan jika aturan tersebut tidak hanya terfokus pada berapa banyaknya kredit yang disalurkan, namun juga bagaimana UMKM agar bisa mengakses pembiayaan secara nyata. Perbedaan Aturan Baru dan Lama Berikut ini adalah sejumlah inovasi yang membedakan aturan terbaru dari regulasi sebelumnya: - Jaminan Lebih Fleksibel Inovasi pertama yakni, UMKM bisa menggunakan kekayaan intelektual, misalnya saja seperti merek dagang atau hak cipta, sebagai agunan, dan tidak hanya berupa aset fisik saja. - Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) Kemudian, UMKM yang tanpa riwayat kredit formal akan dinilai berdasarkan data alternatif. Contoh seperti apa? Jadi, hal ini seperti transaksi digital atau riwayat usaha online, sehingga proses lebih cepat dan inklusif. - Biaya Pembiayaan Wajar Selanjutnya, untuk bunga dan biaya lain harus ditetapkan pada tingkat yang lebih terjangkau, sehingga kredit UMKM lebih murah dibanding aturan lama alias sebelumnya. - Kemudahan Restrukturisasi Bahkan, Bank dan LKNB diberikan fleksibilitas untuk melakukan hapus buku atau hapus tagih secara sederhana agar kredit macet tidak menjadi beban lama. - Insentif untuk Lembaga Keuangan Bank dan LKNB yang aktif mendukung pembiayaan UMKM akan mendapat insentif khusus dari OJK, mendorong keterlibatan lebih besar. - Pemanfaatan Teknologi Digital Jadi, dengan adanya kolaborasi antar-lembaga dan pemanfaatan ekosistem digital, termasuk integrasi dengan fintech pendanaan bersama dan platform teknologi, diperkuat untuk mempercepat proses pembiayaan. Hadirnya peraturan terbaru OJK ini, saat ini UMKM tidak lagi akan terkendala oleh syarat administrasi yang selama ini rumit atau dengan biaya tinggi saat mengajukan kredit. Selain itu, para pemilik usaha mikro dan ultra mikro yang sebelumnya sulit dijangkau bank, namun kini sudah bisa mengakses pembiayaan lebih mudah dan cepat. Adapun, regulasi ini mencakup bank umum, BPR, bank syariah, BPR syariah, serta lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan pembiayaan, modal ventura, fintech P2P, lembaga pergadaian, dan lembaga pembiayaan pemerintah seperti LPEI dan PNM. “Diharapkan, aturan ini dapat mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus memperkuat inklusi keuangan di Indonesia,” terang Dian. Putri Nurhidayati

No Result