Rakor Pematangan Verifikasi BSPS 2026 di Provinsi Bengkulu Bersama Satker Kementerian PKP

Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi pematangan verifikasi BSPS 2026 bersama Satuan Kerja Kementerian PKP. Rakor ini juga melibatkan semua pihak dari Pemkab dan Pemkot Bengkulu. Rakor yang dipimpin Sekda Herwan Antoni ini, fokus membahas tentang pematangan pelaksanaan Program BSPS 2026 dan pemaparan teknis verifikasi. Selain itu tentang percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kunci Keberhasilan BSPS di Bengkulu Dalam paparannya, pihak Satuan Kerja PKP menjelaskan bahwa BSPS merupakan instrumen strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni. Program ini tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif penerima bantuan sebagai pelaku utama pembangunan. Keberhasilan pelaksanaan program sangat ditentukan oleh koordinasi lintas sektor, akurasi dan validitas data, kualitas pendampingan, serta integritas seluruh pihak yang terlibat. Untuk Tahun Anggaran 2026, alokasi awal BSPS di Provinsi Bengkulu mencapai 3.000 unit yang tersebar di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan. Pada Tahap I, dialokasikan 1.172 unit di tujuh kabupaten dan satu kota. Namun, berdasarkan hasil verifikasi teknis, tingkat kesesuaian data masih berada pada kisaran 40 persen lebih. Karena itu, diperlukan perbaikan dan penggantian data agar kuota yang telah dialokasikan tidak berkurang maupun pengalihan ke daerah lain. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi rumah calon penerima bantuan, mulai dari: struktur fondasi, sloof, kolom, ring balok, rangka atap, sanitasi, pencahayaan, hingga kelengkapan administrasi. Data yang terhimpun mencakup identifikasi kerusakan komponen rumah, pengukuran rumah eksisting, dokumentasi foto berkoordinat, serta verifikasi dokumen kependudukan. Proses ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu. Sejumlah kendala turut diidentifikasi, antara lain: Masih ditemukannya data BNBA pada aplikasi SIBARU yang tidak valid. Rumah yang masuk usulan ternyata telah layak huni, Dokumen calon penerima yang belum lengkap, Terbatasnya partisipasi aktif sebagian pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan. Selain itu, dukungan pendanaan di luar APBN dan APBD, seperti melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dinilai masih perlu diperkuat guna mengoptimalkan pelaksanaan program. Pemprov Bengkulu Minta Pemkab dan Pemkot Percepat Verifikasi Data Penerima Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan bahwa pemerintah provinsi mendorong seluruh kabupaten/kota untuk segera melakukan pemutakhiran dan perbaikan data, serta mempercepat penggantian usulan yang tidak memenuhi kriteria. Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar seluruh kuota yang telah dialokasikan dapat terserap secara maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. “Program ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mendukung program strategis nasional penyediaan rumah layak huni. Ke depan, kami berharap koordinasi semakin diperkuat dan komitmen seluruh daerah terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan BSPS berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Herwan Antoni. Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitator, serta seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Program ini diharapkan berkontribusi signifikan terhadap pengurangan RTLH, penanganan backlog perumahan, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman, sekaligus memperkuat langkah bersama menuju penyediaan hunian layak bagi seluruh masyarakat Bengkulu. (**)

Rakor Pematangan Verifikasi BSPS 2026 di Provinsi Bengkulu Bersama Satker Kementerian PKP

Kasus PLTU Musi: Pejabat PLN dan Staf Diborgol Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Tebar Takjil dan Gaungkan Anti Korupsi: Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Turun ke Jalan di Bulan Ramadan 1447 H

LKPJ 2025: Wagub Mian Klaim Pertumbuhan Ekonomi Meningkat dan Angka Kemiskinan Menurun

Diduga Korban TPPO, Warga Asal Kabupaten Kepahiang Terdampar di Kamboja

Related Posts

Kasus PLTU Musi: Pejabat PLN dan Staf Diborgol Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Tebar Takjil dan Gaungkan Anti Korupsi: Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Turun ke Jalan di Bulan Ramadan 1447 H

Polres Bengkulu Utara Sebut Penyebab Meninggalnya Siswa MIN 2 Bengkulu Utara Bukan Akibat Konsumsi Menu MBG, Tetapi!

Diduga Korban TPPO, Warga Asal Kabupaten Kepahiang Terdampar di Kamboja

LKPJ 2025: Wagub Mian Klaim Pertumbuhan Ekonomi Meningkat dan Angka Kemiskinan Menurun

Mudik Aman dan Nyaman, Polres Seluma Siapkan Layanan Penitipan Kendaraan

Diduga Korban TPPO, Warga Asal Kabupaten Kepahiang Terdampar di Kamboja

Dokter Ambil Sampel Ini Saat Autopsi Jenazah Gadis Bernama Gita di Kepahiang Bengkulu

POPULAR NEWS

IRT Muda Beranak 2 di Seluma Nekat Mengakhiri Hidup dan Merekam Aksinya di Polindes

Kondisi Terakhir IRT Muda Ulu Talo Seluma Setelah 6 Jam Menjalani Perawatan Medis

Kadisnakertrans Seluma Wanharudin Laporkan Sekdis ke Polisi

Pegawai Pengadilan Negeri Tais Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, Begini Kronologisnya

Daftar Nama Lengkap Kepala Sekolah dan Guru SD-SMP di Seluma yang Terkena Mutasi

EDITOR'S PICK

Pemprov Minta BNNP Bengkulu Tes Urine Seluruh Pejabat dan ASN

Saingan Peserta Seleksi KPID Provinsi Bengkulu Berkurang 1 Orang

Sayur dan Sembako di Pasar Murah Jadi Primadona Kaum Emak di Jalan sehat Merah Putih

Glow Run Night Event Pertama di Bengkulu, Dimeriahkan Pelari Luar Bengkulu

Kategori

Recent Posts

Rakor Pematangan Verifikasi BSPS 2026 di Provinsi Bengkulu Bersama Satker Kementerian PKP

Baca Juga

LKPJ 2025: Wagub Mian Klaim Pertumbuhan Ekonomi Meningkat dan Angka Kemiskinan Menurun

Diduga Korban TPPO, Warga Asal Kabupaten Kepahiang Terdampar di Kamboja

Related Posts

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK

Kategori

Recent Posts