2 Poin Utama Pembahasan Konflik Masyarakat Batiknau dan Perusahaan Sawit

Bengkulu Utara - Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali mengambil langkah konkret dalam upaya meredam dan menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat Kecamatan Batik Nau dan Air Padang dengan perusahaan perkebunan PT Diamond Prima Cemerlang serta PT Grand Jaya Niaga. Hal itu ditegaskan dalam rapat resmi yang digelar di Aula Command Center Setdakab Bengkulu Utara, Jumat (21/11) siang. Rapat mediasi yang berlangsung kurang lebih tiga jam tersebut dipimpin langsung Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, dan dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan masyarakat desa penyangga, serta pihak perusahaan. Dalam mediasi itu, dua isu utama menjadi fokus pembahasan: 1. Dugaan Aset Irigasi Masuk ke Dalam IUP Perusahaan Kepala Dinas PUPR Bengkulu Utara memaparkan bahwa berdasarkan pengecekan teknis, saluran irigasi yang merupakan aset Balai Wilayah Sungai (BWS) tidak berada pada titik koordinat IUP perusahaan. Namun untuk memastikan kembali, Bupati Arie memerintahkan Dinas PUPR untuk turun ulang ke lokasi dan melakukan verifikasi lapangan secara lebih detail. 2. Lahan Bersertifikat Milik Warga yang Diduga Digarap Perusahaan Bupati menegaskan bahwa Pemkab akan memfasilitasi penyelesaian kasus ini secara berjenjang, sesuai mekanisme hukum dan regulasi agraria yang berlaku. Dalam kesempatan itu, Bupati Arie memberikan pernyataan penting untuk meredakan situasi di lapangan. Ia meminta masyarakat desa penyangga agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak mana pun. “Pemerintah hadir untuk mencari solusi terbaik dan berkeadilan. Saya meminta masyarakat untuk menahan diri, menjaga situasi tetap kondusif, dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang ingin memperkeruh keadaan,” tegas Bupati. Ia juga menekankan bahwa seluruh proses harus ditempuh sesuai jalur hukum. “Silakan menempuh jalur yang benar, sesuai aturan hukum. Pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi penyelesaian ini dengan cara yang baik, tertib, dan tidak merugikan siapa pun,” ujarnya. Terkait area perkebunan sawit yang saat ini diduduki sebagian warga, Bupati meminta agar masyarakat dapat mulai menarik diri secara bertahap, seiring adanya upaya mediasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama desa dan kecamatan. Kepala desa dan Camat diminta turun langsung mengajak warga menjaga stabilitas di wilayah masing-masing. Pemkab Bengkulu Utara menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan konflik masyarakat–perusahaan melalui mekanisme resmi, termasuk melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) bersama BPN. Tujuannya, agar konflik terselesaikan dengan adil dan berkelanjutan, tanpa mengganggu iklim pembangunan di daerah. Sementara itu, dari pihak perwakilan masyarakat desa penyangga, Jonaidi, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati hasil pembahasan dalam rapat tersebut. “Kami menghormati apa yang telah dibahas dan diputuskan,” ujar Jonaidi. Rapat ditutup dengan ajakan agar seluruh pihak masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, menjaga suasana kondusif serta memberikan ruang bagi proses penyelesaian yang sedang ditempuh pemerintah daerah. Pemkab Bengkulu Utara memastikan akan terus mengawal penyelesaian konflik ini melalui langkah-langkah resmi yang akuntabel dan sesuai hukum. Klarifikasi Kepala DLH Bengkulu Utara atas Dokumen Izin Lingkungan Perusahaan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Utara akhirnya mengeluarkan klarifikasi resmi terkait data izin lingkungan tiga perusahaan sawit yang tengah berkonflik dengan warga di Kecamatan Batik Nau dan Air Padang. Klarifikasi ini disampaikan menyusul pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan hanya satu perusahaan memiliki dokumen UKL–UPL. Melalui penelusuran ulang dan verifikasi dokumen arsip lama, DLH menyatakan bahwa ketiga perusahaan, PT Agro Perak Sejahtera, PT Grand Jaya Niaga, dan PT Diamond Prima Cemerlang, ternyata sama-sama memiliki dokumen UKL–UPL, meski diterbitkan pada tahun yang berbeda. Kepala DLH Bengkulu Utara, Parpen Siregar, menyampaikan bahwa pengecekan tambahan dilakukan setelah munculnya informasi dan permintaan klarifikasi dari berbagai pihak. “Kami sampaikan klarifikasi, setelah pemeriksaan lanjutan terhadap arsip resmi, ketiga perusahaan tersebut memiliki dokumen UKL–UPL. Dokumen-dokumen itu terbit pada tahun yang berbeda sesuai kewenangan instansi saat itu,” ujar Parpen, Jumat (21/11). Rincian Dokumen UKL–UPL Tiga Perusahaan (Dikutip dari dokumen resmi yang disampaikan DLH) 1. PT Agro Perak Sejahtera Memiliki dokumen UKL–UPL berupa rekomendasi lingkungan dalam bentuk registrasi surat pernyataan, diterbitkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu tahun 2004. 2. PT Grand Jaya Niaga Memiliki dokumen UKL–UPL sesuai surat Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 660.1/465/DLHKP/2007 tanggal 25 Agustus 2007, tentang Persetujuan UKL–UPL Perkebunan Kelapa Sawit. 3. PT Diamond Prima Cemerlang Memiliki dokumen UKL–UPL sesuai surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 660.1/215/BLH/2011 tanggal 13 Juli 2011, perihal Rekomendasi UKL–UPL Perkebunan Kelapa Sawit. (Novan Alqadri)

2 Poin Utama Pembahasan Konflik Masyarakat Batiknau dan Perusahaan Sawit

DPO Curanmor Tembaki Tim Gabungan Polresta Bengkulu Saat Penangkapan, 4 Kg Ganja Diamankan dari Rumah Pelaku D

Pemkab Kepahiang Targetkan Bantu Rp 200 Juta untuk Korban Bencana Sumatera

Penipuan Modus Lowongan Kerja di Pertamina, Warga Pematang Gubernur Tertipu Rp 80 Juta

Antisipasi Pungli, Polres Rejang Lebong Lakukan Penertiban dan Berikan Imbauan Kepada Petugas Pos TPR

Related Posts

DPO Curanmor Tembaki Tim Gabungan Polresta Bengkulu Saat Penangkapan, 4 Kg Ganja Diamankan dari Rumah Pelaku D

Pemkab Kepahiang Targetkan Bantu Rp 200 Juta untuk Korban Bencana Sumatera

Kabupaten Seluma Dapat Kiriman 11 Unit Traktor dan 4 Unit Rotavator dari Kementan RI

Ketua DPRD Seluma Sarankan Tambang Emas Dikaji Ulang Pasca Banjir Bandang Landa 3 Provinsi di Sumatera

Korem 041/Gamas Gelar Apel Kesiapsiagaan Hadapi Hidrometeorologi, Dapur Umum Disiagakan

Sidang Kasus Dugaan Korupsi Mega Mall dan PTM Bengkulu, Ada Tunggakkan Pajak Rp 462 Juta

Antisipasi Pungli, Polres Rejang Lebong Lakukan Penertiban dan Berikan Imbauan Kepada Petugas Pos TPR

Polda Bengkulu Usut TPPO Lintas Negara, Pihak LPK Dicurigai Jadi Jaringan

POPULAR NEWS

Mirip Kasus Alm Raya di Sukabumi, Balita di Seluma Provinsi Bengkulu Mengeluarkan Cacing Gelang dari Mulut dan Hidung

Motif dan Pengakuan Pelaku Perkelahian Maut di Desa Tanjung Seru Kabupaten Seluma

Lelang Jabatan Eselon II Pemprov, Ini Daftar Nama Lulus Seleksi Administrasi

Duel Berujung Maut di Kabupaten Seluma, Mekanik Motor Kehilangan Nyawa

Beberkan Fakta, Bos Showroom Dafabid Bantah Tuduhan Penggelapan

EDITOR'S PICK

Telusuri Data AMDAL, IUP dan HGU di Dua Pabrik Sawit, Ini yang Didapati DPRD Bengkulu Utara

Dinas Sosial Mukomuko Adakan Penguatan Kapasitas Pendamping PKH, Ini Tujuannya

Warga Mukomuko Tewas Tertimpa Pohon di Kebun Sawit, Proses Evakuasi Tidak Mudah

Pernyataan Walikota Prabumulih Soal Isu Kepala Sekolah SMPN 1 yang Dicopot Gegera Tegur Anaknya

Kategori

Recent Posts

2 Poin Utama Pembahasan Konflik Masyarakat Batiknau dan Perusahaan Sawit

Baca Juga

Penipuan Modus Lowongan Kerja di Pertamina, Warga Pematang Gubernur Tertipu Rp 80 Juta

Antisipasi Pungli, Polres Rejang Lebong Lakukan Penertiban dan Berikan Imbauan Kepada Petugas Pos TPR

Related Posts

POPULAR NEWS

EDITOR'S PICK

Kategori

Recent Posts