JPPI menegaskan permasalahan ini tidak bisa dianggap sebagai sekadar kelalaian kecil di lapangan. Jika kasus keracunan hanya terjadi di satu atau dua kabupaten, barangkali bisa dikategorikan sebagai masalah teknis, misalnya kesalahan pengolahan makanan atau penyimpanan bahan pangan. Namun kenyataannya, keracunan terjadi hampir di seluruh provinsi yang menjalankan program MBG.
Menurut JPPI hal itu mengindikasikan adanya persoalan yang jauh lebih serius: kelemahan sistem di tingkat pusat.
Beberapa titik lemah yang disoroti JPPI antara lain:
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dinilai tidak jelas.
2. Aturan teknis yang belum memadai.
3. Menu makanan yang dianggap tidak sesuai standar gizi maupun keamanan pangan.
“Kalau kasusnya merata di banyak provinsi, jelas ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi masalah sistem yang lebih besar,” tegas Ubaid.
Respons Pemerintah Daerah
Meningkatnya kasus keracunan di Jawa Barat membuat perhatian publik tertuju pada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menyatakan akan segera melakukan evaluasi menyeluruh dengan pihak-pihak terkait.
