Restorative Justice untuk Pengusaha Kecil: Harapan dari KUHP Baru

Bengkulu - Reformasi hukum pidana nasional mencapai babak baru dengan disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu semangat utama dari pembaruan hukum ini adalah pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), sebuah paradigma baru yang menggeser fokus pemidanaan dari “pembalasan” menuju “pemulihan”. Pendekatan ini bukan hanya relevan untuk kasus pidana umum, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengusaha kecil yang kerap terjerat masalah hukum akibat keterbatasan pengetahuan, administratif, atau kondisi ekonomi. Keadilan yang Memulihkan, Bukan Menghukum Selama ini, sistem hukum pidana di Indonesia cenderung retributif menitikberatkan pada pemberian hukuman bagi pelaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi. Akibatnya, banyak pelaku usaha kecil atau mikro (UMKM) yang tersandung perkara pidana ringan — seperti wanprestasi yang dikriminalisasi, keterlambatan pelaporan pajak, hingga pelanggaran izin usaha — berakhir di balik jeruji. Dalam KUHP baru, arah ini mulai berubah Pasal 52 ayat (1) menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku, memulihkan korban, dan menjaga harmoni sosial. Ini menjadi dasar yuridis yang kuat bagi penerapan keadilan restoratif dalam perkara ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat, melainkan menghadapi kesulitan struktural. Mengapa Restorative Justice Penting bagi Pengusaha Kecil Bagi pelaku UMKM, kesalahan administratif atau keterlambatan pembayaran sering kali terjadi bukan karena niat merugikan pihak lain, melainkan karena keterbatasan modal, pemahaman hukum, atau situasi ekonomi yang sulit. Pendekatan keadilan restoratif memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus kehilangan mata pencaharian. Misalnya, dalam kasus pelanggaran kontrak usaha kecil, mekanisme mediasi penal dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan damai antara pelaku dan pihak yang dirugikan. Dengan begitu, hubungan bisnis tetap terjaga, dan pelaku tidak kehilangan kepercayaan masyarakat. Lebih jauh, mekanisme ini juga membantu negara mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta memperkuat prinsip efisiensi dan kemanusiaan dalam penegakan hukum. Tantangan dalam Implementasi Namun, penerapan keadilan restoratif dalam bidang ekonomi tentu tidak tanpa hambatan. Pertama, masih ada paradigma aparat penegak hukum yang berorientasi pada penindakan, bukan pemulihan. Banyak penyidik dan jaksa yang belum melihat potensi restorative justice sebagai solusi efektif bagi kasus ekonomi kecil. Kedua, tidak semua korban atau pihak lawan usaha bersedia menempuh jalan damai — terutama jika nilai kerugian cukup besar atau sudah terlanjur masuk proses peradilan. Ketiga, belum ada pedoman teknis yang rinci untuk kasus ekonomi berbasis usaha mikro, sehingga praktiknya bergantung pada interpretasi masing-masing penegak hukum. Meski demikian, semangat Pasal 51 dan 52 KUHP telah membuka ruang besar bagi inovasi kebijakan penegakan hukum yang lebih manusiawi dan kontekstual. Langkah yang Dapat Ditempuh Agar semangat keadilan restoratif benar-benar dirasakan oleh pengusaha kecil, perlu langkah konkret dari berbagai pihak: Penyusunan pedoman teknis oleh Kejaksaan dan Kepolisian terkait penerapan restorative justice untuk kasus ekonomi skala kecil. Pelatihan aparat penegak hukum agar memahami karakteristik pelaku usaha kecil dan mampu membedakan antara kesalahan administratif dengan tindak pidana ekonomi serius. Peran aktif pemerintah daerah dan lembaga mediasi untuk mendukung penyelesaian sengketa ekonomi secara non-litigasi. Pendidikan hukum masyarakat agar pelaku UMKM memahami hak dan kewajiban hukum mereka dalam berusaha. Penutup Kehadiran KUHP baru adalah momentum penting bagi Indonesia untuk menata ulang wajah hukum pidananya. Keadilan restoratif memberi harapan baru — bukan hanya bagi korban dan pelaku, tetapi juga bagi dunia usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Jika diterapkan dengan bijak dan konsisten, restorative justice dapat menjadi jembatan antara hukum dan kemanusiaan; antara kepastian dan keadilan; antara ekonomi rakyat dan perlindungan hukum negara. KUHP baru bukan sekadar kumpulan pasal, melainkan cermin peradaban hukum yang menempatkan pemulihan di atas pembalasan, dan kemanusiaan di atas kekuasaan. Oleh: Oktavia Niken – Mahasiswi Pascasarjana Universitas Bengkulu Dosen Pengampu : Dr. Herlita Eryke, S.H.,M.H

No Result