Ia menambahkan Pemprov Bengkulu dan Pemkab Bengkulu Utara ditugaskan melakukan monitoring di Pelabuhan Pulau Baai dan Pulau Enggano sesuai Inpres 12/2025.
Tim Satgas daerah juga diminta memetakan kebutuhan bantuan, mendistribusikannya bersama pemerintah pusat, serta menyampaikan laporan data bantuan yang sudah diterima maupun yang masih dibutuhkan.
Sementara itu, Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa persoalan di Pulau Enggano bukan karena masyarakat kekurangan pangan, melainkan akibat kesulitan mendistribusikan hasil bumi.
“Persoalan inti adalah alur Pelabuhan Pulau Baai yang dangkal. Masyarakat Enggano tidak kelaparan, hasil buminya melimpah, tetapi karena kapal sulit beroperasi maka distribusi terhambat. Akibatnya, hasil bumi membusuk, pasokan BBM terganggu, dan kerugian mencapai Rp500 juta per hari,” jelas Helmi.
Helmi menambahkan, Enggano memiliki potensi luar biasa, seperti kelapa dan pisang berkualitas terbaik di dunia. Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat terkait peningkatan Bandara Fatmawati Soekarno, kelanjutan pembangunan jalan tol yang menghubungkan Bengkulu dengan Sumatera Selatan, serta perbaikan jalan nasional menuju Pulau Baai sepanjang 12 kilometer yang rusak parah.
