Jika terus dipaksakan, maka lebih dari 60 persen APBD 2026 Kabupaten Seluma yang angkanya tak lagi sampai Rp1 triliun akan terkuras untuk membayar belanja pegawai, sehingga kebutuhan anggaran pembangunan lainnya menjadi tidak berjalan.
“Iya kondisi keuangan daerah kita sekarang memang seperti ini, kalau dipaksakan APBD kita sudah tidak mampu, nanti malah muncul masalah baru lagi,” ucap Teddy Rahman.
Bahkan untuk menutupi defisit APBD, Bupati Seluma mengambil kebijakan untuk memotong anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS sebesar Rp17,4 miliar atau 30 persen dari besaran anggaran TPP semula sebesar Rp58 miliar menjadi Rp40,6 miliar untuk 3.743 orang PNS.
Selain pemangkasan anggaran TPP, solusi agar para tenaga kontrak tersebut tetap dapat diberdayakan, Pemkab Seluma mulai tahun 2026 akan menerapkan sistem outsourcing terhadap tenaga kontrak.
Kondisi ini berimbas terhadap banyaknya tenaga PPPK tahap II yang mulai dirumahkan pada akhir Desember mendatang.
(Hari Adiyono)
