Angin Segar dari Perpres 79/2025, Ada Kenaikan Gaji TNI dan Polri

Nasional - TNI dan Polri adalah abdi negara yang sama-sama bekerja untuk pemerintahan dan sebagai perwujudan bela negara dalam pertahanan dan keamanan. Bahkan, saat ini tengah ramai mengenai kenaikan gaji ASN hingga TNI dan Polri. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto luncurkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Peraturan tersebut berisikan 8 poin penting, salah satunya adalah mengenai rencana kenaikan gaji aparatur negara. Lampiran beleid tersebut, pada poin keenam '8 Program Hasil Terbaik Cepat', tertulis adanya kenaikan gaji bagi ASN, TNI/Polri dan Pejabat Negara. Poin tersebut sebelumnya pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, tidak tercatat ada kenaikan pejabat negara. "Keenam, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh), TNI/Polri dan pejabat negara," bunyi poin tersebut. Gaji TNI dan Polri Berikut rincian gaji TNI dan Polri yang perlu diketahui: Gaji Polri Berikut rincian gaji polri mengutip PP Nomor 7 Tahun 2024:

1. Golongan I (Tamtama) - Bhayangkara Dua (Bharada): Rp 1.775.000 - Rp 2.741.300 - Bhayangkara Satu (Bharatu): Rp 1.830.500 - Rp 2.827.000 - Bhayangkara Kepala (Bharaka): Rp 1.887.800 - Rp 2.915.400 - Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda): Rp 1.946.800 - Rp 3.006.000 - Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu): Rp 2.007.700 - Rp 3.100.700 - Ajun Brigadir Polisi (Abrippol): Rp 2.070.500 - Rp 3.197.700 2. Golongan II (Bintara) - Brigadir Polisi Dua (Bripda): Rp 2.272.100 - Rp 3.733.700 - Brigadir Polisi Satu (Briptu): Rp 2.343.100 - Rp 3.850.500 - Brigadir Polisi (Brigpol): Rp 2.416.400 - Rp 3.971.000 - Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp 2.492.000 - Rp 4.095.200 - Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): Rp 2.570.000 - Rp 4.223.300 - Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): Rp 2.650.300 - Rp4.355.400 Besaran Gaji TNI

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengaturan Gaji Tentara Nasional Indonesia, berikut rinciannya:

1. Golongan I (Tamtama)

- Prajurit II/ Kelas II: Rp 1.775.000 - Rp 2.741.300

- Prajurit I/ Kelas I: Rp 1.830.500 - Rp 2.827.000

- Prajurit Kepala/ Kelas Kepala: Rp 1.887.000 - Rp 2.915.000

- Kopral II: Rp 1.916.800 - Rp 3.000.000

- Kopral I: Rp 2.007.700 - Rp Rp 3.100.700

- Kepala Kopral: Rp 2.070.500-Rp 3.197.700.

2. Golongan II (Bintara)

- Sersan II: Rp 2.272.100 - Rp 3.733.700

- Sersan I: Rp 2.343.000 - Rp 3.850.500

- Sersan Kepala: Rp 2.116.400 - Rp 3.971.000

- Sersan Mayor: Rp 2.492.000 - Rp 4.095.200

- Pembantu Letnan II: Rp 2.570.000 - Rp 4.223.300

- Pembantu Letnan I: Rp 2.650.000 - Rp 4.335.400.

Rincian gaji TNI dan Polri diatas hanyalah untuk beberapa jabatan saja, belum semuanya. 8 Program Quick Wins Berikut ini adalah delapan program quick wins atau hasil terbaik cepat dalam perbaikan RKP 2025: 1. Makan Bergizi dan Susu Gratis Pertama ada program makan bergizi gratis, program ini mencakup pada pemberian makan bergizi dan susu gratis untuk siswa di sekolah dan santri di pesantren, serta bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil. Program ini bertujuan utnuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas SDM Indonesia sejak dini. 2. Layanan Kesehatan Gratis Kemudian juga ada program layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini bertujuan untuk menuntaskan kasus tuberkulosis (TBC), serta membangun rumah sakit lengkap di setiap kabupaten untuk pemerataan layanan kesehatan. 3. Lumbung Pangan Nasional Selanjutnya, melalui program ini Prabowo juga menargetkan peningkatan produktivitas pertanian dengan pencetakan lahan baru dan pembangunan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional untuk menjaga ketahanan pangan. 4. Sekolah Unggul di Tiap Kabupaten Guna mencerdaskan anak bangsa, Prabowo komitmen untuk membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten serta renovasi bagi sekolah yang tidak layak demi pemerataan pendidikan berkualitas. 5. Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Kemudian juga ada program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha yang akan diperluas untuk menekan kemiskinan absolut dan meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. 6. Kenaikan Gaji ASN, TNI, Polri Poin yang paling banyak mendapat perhatian pasang mata, Perpres ini memuat rencana kenaikan gaji ASN, guru, dosen, tenaga kesehatan, TNI/Polri, dan pejabat negara untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara. 7. Infrastruktur Desa dan Perumahan Murah Guna pemerataan kesejahteraan tiap daerah, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, penyaluran BLT, serta menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk milenial, Gen Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah. 8. Pendirian Badan Penerimaan Negara Terakhir, program ini bertujuan untuk melakukan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23%, guna memperkuat ketahanan fiskal Indonesia. Putri Nurhidayati