Dampak Bank Gelap Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Nasional: Ancaman Nyata di Balik Janji Manis Bunga Tinggi

Bengkulu - Di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses keuangan yang cepat dan mudah, muncul fenomena baru yang justru menimbulkan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional: praktik bank gelap atau shadow banking . Praktik ini merujuk pada segala bentuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang dilakukan tanpa izin dari otoritas keuangan resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia. Apa itu bank gelap dan bagaimana modusnya? Bank gelap hadir dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman online ilegal ( illegal lending ), investasi bodong ( Ponzi scheme ), koperasi simpan pinjam ilegal, hingga penghimpunan dana tanpa izin dengan iming-iming bunga tinggi. Modus yang digunakan umumnya menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat, tanpa proses verifikasi yang memadai, dan tanpa perlindungan hukum untuk nasabah. Ancaman hukum dan risiko ekonomi Secara hukum, praktik bank gelap termasuk dalam kategori tindak pidana perbankan dan kejahatan ekonomi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 melarang penghimpunan dana masyarakat tanpa izin, dengan ancaman pidana penjara dan denda besar. Pelaku juga dapat dikenai pasal penipuan (KUHP) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) jika dana disamarkan agar tampak sah. Dari sudut pandang ekonomi, perputaran dana di luar pengawasan mengganggu efektivitas kebijakan moneter, menciptakan distorsi pasar, dan melemahkan kepercayaan pada sistem keuangan formal. Selain itu, aktivitas ini membuka celah bagi praktik pencucian uang dan potensi pendanaan aktivitas ilegal. Data penting: OJK melaporkan ribuan pengaduan terkait pinjaman daring ilegal dan investasi tanpa izin; Satgas PASTI menutup ribuan entitas pinjol dan ratusan entitas investasi ilegal. Mengapa praktik ini mudah berkembang? Rendahnya literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat. Mudahnya akses teknologi digital tanpa pengawasan memadai. Lemahnya koordinasi dan pengawasan antar lembaga terkait. Kurangnya sanksi yang efektif terhadap pelaku dan entitas ilegal. Strategi penanggulangan: preventif dan represif Penanggulangan bank gelap harus bersifat multidimensi: kombinasi langkah represif (penindakan hukum, pemblokiran situs/rekening, penyitaan aset) dan langkah preventif (edukasi publik, peningkatan literasi keuangan, penguatan regulasi fintech). Sinergi antar Bank Indonesia, OJK, PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi kunci untuk membangun sistem pengawasan terpadu. Penutup Bank gelap bukan sekadar fenomena ekonomi; ia merupakan ancaman terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan nasional. Dibutuhkan kesadaran kolektif, regulasi yang tegas, serta pengawasan dan edukasi yang efektif agar masyarakat terlindungi dari jebakan keuangan ilegal. ✍️ Penulis: Ferryan Daffa 👩🏻🏫 Dosen Pengampu: Dr. Herlita Eryke, S.H., M.H.

No Result