Komisi I DPRD Bengkulu Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong pemerintah daerah agar segera menghadirkan kebijakan yang solutif, guna mencegah dampak sosial yang lebih luas akibat dirumahkannya ribuan tenaga non ASN.
(Novan Alqadri)
Page 3 of 3

















