Gaji PPPK Paruh Waktu Bengkulu Utara Sepertinya Lagi &#8216;Seksi&#8217;

Bengkulu Utara – Perihal gaji PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bengkulu Utara sepertinya sedang jadi lirikan. Komisi I DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) , Selasa (30/12) bersama: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Rapat ini membahas persoalan penempatan serta besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Hasdiansyah menyoroti kebijakan penggajian PPPK Paruh Waktu yang dinilai belum mencerminkan rasa keadilan dan kesejahteraan. Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah kebijakan pemerataan gaji sebesar Rp300 ribu per bulan bagi tenaga non ASN yang sebelumnya menerima gaji di bawah angka tersebut. Sementara itu, tenaga non ASN yang sebelumnya menerima gaji di atas Rp300 ribu akan tetap menerima gaji sesuai penghasilan terakhir saat masih berstatus non ASN. Wakil Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Febri Yurdiman, mengungkapkan adanya persoalan serius terkait penempatan PPPK Paruh Waktu yang jauh dari domisili tempat tinggal. “Ada beberapa temuan kita, penempatan mereka berjarak 2 sampai 3 jam dari rumah. Jadi ini bagaimana kita melihat objek gaji atau pendapatan mereka, dengan jarak tempuh mereka di tempat mereka menjadi PPPK,” ujar Febri. Menurut Febri, kebijakan tersebut perlu dikaji secara lebih komprehensif, terutama jika dikaitkan dengan penempatan PPPK Paruh Waktu di sektor pendidikan dan kesehatan yang lokasinya jauh dari domisili asal pegawai. “Dengan gaji tiga ratus ribu per bulan, dan jarak tempat kerjanya sangat jauh, tentu ini sangat tidak logis,” tegasnya. Komisi I pun meminta Pemerintah Daerah segera mencari solusi dan merumuskan kebijakan yang adil, namun tetap berada dalam koridor regulasi yang berlaku. “Mudah-mudahan ada solusinya, mudah-mudahan teman-teman yang kita usahakan untuk kita bantu hari ini mengenai penempatan kerja bisa diakomodir dengan baik juga,” tambah Febri. Selain persoalan penempatan dan gaji, RDP juga menyoroti nasib tenaga non ASN yang tidak dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Dalam forum tersebut terungkap, sebanyak 831 tenaga non ASN di Dinas Pendidikan terancam dirumahkan pada tahun 2026. Jumlah ini berpotensi bertambah jika dihitung dari Dinas Kesehatan dan OPD lainnya, sehingga secara keseluruhan bisa mencapai ribuan orang. “Terhadap OPD kami berikan saran agar bisa segera bergerak bagaimana kita menentukan nasib, dari mungkin ribuan tenaga non ASN yang mungkin akan dirumahkan tahun depan ini,” ujar Febri. Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Bengkulu Utara, Syarifah Inayati, menjelaskan bahwa terkait penempatan PPPK Paruh Waktu, pihaknya akan melibatkan lintas sektor dan segera berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mencari solusi terbaik. Namun hingga saat ini, belum ada regulasi yang memperbolehkan pemindahan penempatan PPPK Paruh Waktu. “Namun hal ini akan kami sampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan arahan,” ujar Syarifah Inayati. Terkait tenaga non ASN yang berpotensi dirumahkan mulai Januari 2026, BKPSDM terlebih dahulu akan melakukan pendataan secara kuantitatif di seluruh OPD terhadap tenaga non ASN yang tidak masuk dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun OPD lainnya. “Ini nanti akan kita bahas dan dilaporkan ke pimpinan, kita akan lakukan pendataan dulu,” jelas Inayati. Namun demikian, Syarifah menegaskan bahwa secara regulasi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tidak lagi diperbolehkan menganggarkan gaji tenaga non ASN pada tahun 2026. “Tidak ada lagi, karena memang sudah saya sampaikan tidak bisa lagi memakai rekening belanja jasa, semuanya sudah ada rekening untuk PPPK paruh waktu,” tegasnya. Sebagai informasi, pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan melantik 2.298 PPPK Paruh Waktu, dengan total anggaran mencapai Rp35,6 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD. Komisi I DPRD Bengkulu Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong pemerintah daerah agar segera menghadirkan kebijakan yang solutif, guna mencegah dampak sosial yang lebih luas akibat dirumahkannya ribuan tenaga non ASN. (Novan Alqadri)

No Result