Haji Tahun 2026, Pemerintah Gunakan Skema Baru Pengelolaan Layanan Jemaah

Nasional - Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah akan menggunakan skema baru dalam pengelolaan layanan jamaah haji Indonesia 2026 mendatang. Skema ini hanya akan melibatkan dua perusahaan penyedia layanan (syarikah) di Arab Saudi, yakni Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest, dari sebelumnya ada delapan syarikah. Syarikah merupakan lembaga perusahaan (perseroan) Arab Saudi yang akan bertugas untuk mengelola seluruh layanan jemaah haji. Mulai dari akomodasi, transportasi, hingga konsumsi, sebagai bagian dari sistem baru yang diterapkan untuk meningkatkan efektivitas layanan. Dikatakan Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak hal ini bertujuan untuk menekan ongkos perjalanan haji 2026. Sebelumnya, biaya layanan ini adalah 2.300 riyal, tahun ini menjadi 2.100 riyal tanpa pungli dan tanpa manipulasi. Artinya, biaya ini berhasil ditekan sebesar 200 riyal. "Alhamdulillah, biaya layanan yang dikelola oleh syarikah berhasil kita tekan lebih dari 200 riyal. Dari sebelumnya 2.300 riyal, tahun ini menjadi 2.100 riyal tanpa pungli dan tanpa manipulasi," kata Wamen Haji dan Umrah Dahnil. Tak hanya itu, langkah ini diambil juga sebagai bagian dari upaya untuk mengefisiensi anggaran dan transparansi dalam penyelenggaraan haji. Ditekankannya juga jika kebijakan ini sekaligus untuk mencegah adanya praktik manipulasi dan pungutan liar (pungli) dalam proses pengadaan layanan. Dijelaskan Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam proses pemilihanna dua syarikah ini, awalnya ada 150 syarikah yang ikut lelang. Namun, setelah dilakukan penyaringan yang ketat, maka terpilihlah dua syarikah yang akan melayani jamaah Indonesia. "Ada lebih dari 150 syarikah. Dalam proses lelang dan segala macam terpilih, awalnya ada tinggal 50, kemudian ada tinggal sekitar 20, kemudian terakhir itu ada tinggal empat, dan terakhir nanti akan dipilih dua syarikah," ujar Dahnil. Kemudian, tak hanya pengurangan jumlah syarikah, pemerintah juga menetapkan skema kontrak jangka panjang untuk penyediaan layanan haji yang tidak lagi dilakukan setiap tahun, melainkan bersifat multi-tahun. "Langsung tiga tahun, untuk mencegah praktik-praktik manipulasi dan umpan balik negatif dalam proses lelang syarikah di Arab Saudi," ujarnya. Dahnil menuturkan jika kebijakan yang baru akan dimulai pada musim haji 2026 mendatang ini merupakan bagian dari reformasi menyeluruh dalam tata kelola haji dan umrah yang mengedepankan efisiensi, akuntabilitas, dan pelayanan optimal bagi jamaah. Putri Nurhidayati

No Result