Ketua DPD RI Sultan B Najamudin saat dikonfirmasi oleh RBTV menyampaikan, bahwa daerah tidak boleh berjuang sendiri dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan rakyat.
“Kalau langsung bisa eksekusi, kenapa tidak kita langsung telepon Menterinya biar cepat,” kata Ketua DPD RI Sultan.
Sultan menambahkan jika aspirasi yang disampaikan oleh Bupati Kepahiang dan Rejang Lebong sangat konkret dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Karena itu saya langsung mendorong Kementerian terkait agar segera menindaklanjutinya. Negara harus hadir menjemput aspirasi daerah.
DPD RI akan terus berperan sebagai jembatan aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar program pembangunan nasional benar-benar dirasakan hingga ke daerah.
Bupati Rejang Lebong HM Fikri Thobari SE MAP menyampaikan apresiasi atas respons cepat Ketua DPD RI dan pemerintah pusat.
Menurutnya, undangan rapat koordinasi tersebut menjadi bukti bahwa komunikasi daerah dan pusat berjalan efektif dan substantif.
“Alhamdulillah, apa yang kami sampaikan langsung ditindaklanjuti. Ini bukan sekadar pertemuan seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan langkah nyata untuk pembangunan Rejang Lebong,” ujar Bupati Fikri.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Jalan, jembatan, dan irigasi adalah urat nadi ekonomi rakyat. Ketika infrastruktur ini diperbaiki, maka pergerakan hasil pertanian, pariwisata, dan aktivitas ekonomi masyarakat akan jauh lebih lancar,” jelasnya.
Pemkab Rejang Lebong menyatakan kesiapan penuh menyiapkan bahan paparan teknis agar pembahasan dapat berjalan terarah dan menghasilkan keputusan konkret.
“Harapan kami, rapat ini menjadi pintu masuk percepatan pembangunan infrastruktur Rejang Lebong melalui dukungan APBN dan program nasional,” pungkas Bupati Fikri.
(**)
