Ini Kriteria Penetapan Status Bencana Nasional, Banjir dan Longsor di Sumatera Termasuk?

Nasional – Alam memiliki cara yang luar biasa untuk mengingatkan kita akan kekuatannya. Hal itu mulai dari fenomena aneh yang menakjubkan, bahkan hingga bencana alam dahsyat yang melanda. Namun, belakangan ini topik mengenai penetapan status bencana nasional masih terus mengemuka. Hal itu seiring dengan memprihatinkannya kondisi bencana di Sumatera. Seperti diketahui, bahwa bencana yang melanda Sumatera berupa banjir dan longsor itu terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Untuk diketahui, bahwa bencana nasional adalah suatu bencana yang skala dan dampaknya sangat luas secara nasional, melintasi batas kemampuan pemerintah daerah provinsi untuk mengatasi bencana. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di laman Geoportal Data Bencana Indonesia yang diakses pada Selasa (16/12/) pukul 14.00 WIB, bencana yang melanda 52 kabupaten/kota ini telah mengakibatkan 1.030 jiwa meninggal dunia. Sementara untuk korban hilang sebanyak 205 jiwa, kemudian sekitar 7.000 orang terluka, dan sekitar 608.940 jiwa mengungsi. Bahkan, akibat bencana tersebut tercatat 146.758 rumah rusak, kemudian sekitar 1.600 fasilitas umum rusak, 434 rumah ibadah rusak, 219 fasilitas kesehatan rusak, 290 gedung/kantor rusak, 967 fasilitas pendidikan rusak, dan 145 jembatan rusak. Kriteria Penetapan Status Bencana Nasional Menurut Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penetapan status bencana nasional dan daerah harus memuat beberapa indikator, yakni: - Jumlah korban - Kerugian harta benda - Kerusakan prasarana dan sarana - Cakupan luas wilayah yang terkena bencana - Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Untuk secara spesifiknya, status bencana nasional ditetapkan atas pertimbangan bahwa Pemerintah Provinsi yang terdampak tidak memiliki kemampuan terkait hal-hal sebagai berikut: - Memobilisasi sumber daya manusia untuk upaya penanganan darurat bencana - Mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana - Melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, untuk ketidakmampuan Pemerintah Provinsi yang dimaksud ditentukan oleh : - Pernyataan resmi dari Gubernur wilayah provinsi terdampak yang menerangkan adanya ketidakmampuan di dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana - Pernyataan tersebut di atas, harus dikuatkan dan didukung oleh laporan hasil pengkajian cepat yang dilakukan oleh Pemerintah (dalam hal ini BNPB dan Kementerian/Lembaga terkait). Apabila hasil pengkajian cepat memang benar menunjukkan adanya ketidakmampuan di dalam mengelola penanganan darurat bencana, maka dengan demikian kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak dapat beralih kepada Pemerintah. Selanjutnya Presiden menetapkan status keadaan darurat bencana nasional. Banjir dan Longsor di Sumatera Termasuk Bencana Nasional? Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan data kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang masih berstatus tanggap darurat akibat bencana banjir dan longsor. Disebutkan bahwa ada 25 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut yang masih berstatus tanggap darurat. Sedangkan untuk 3 kabupaten/kota sudah masuk status transisi darurat. "Nama kabupaten/kota yang berwarna merah, ini adalah kabupaten/kota yang masih dalam status tanggap darurat," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Selasa (16/12). Abdul juga mengatakan aktivitas pencarian dan pertolongan sudah tidak dilakukan di kabupaten/kota dengan status transisi darurat. Demikianlah, semoga informasi ini bermanfaat. Putri Nurhidayati

No Result