Kajari Bengkulu Utara Nurmalina Hadjar Rilis Capaian Kinerja 2025, Selamatkan Uang Negara Rp 1,7 M

Bengkulu – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Utara merilis capaian kinerja penanganan tindak pidana khusus selama tahun 2025. Kegiatan ini bertepatan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2025. Rilis ini menjadi bentuk transparansi publik sekaligus penegasan komitmen Kejari BU dalam memberantas korupsi. Ada 20 perkara yang ditangani Kejari Bengkulu Utara sepanjang kurun waktu 2025. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Nurmalina Hadjar, mengungkapkan sejumlah progres signifikan sepanjang tahun berjalan. Capaian tersebut meliputi peningkatan kualitas penanganan perkara korupsi, penyelamatan keuangan negara, serta penguatan upaya pencegahan melalui program penerangan hukum kepada masyarakat. “Kami berkomitmen terus meningkatkan kinerja, baik dalam penindakan maupun pencegahan. Tahun 2025 menjadi bukti bahwa Kejaksaan hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga keuangan negara dan menegakkan hukum,” tegas Kajari. Penyelidikan: 2 Perkara Naik ke Penyidikan Sepanjang Januari hingga 9 Desember 2025, Kejari BU melakukan penyelidikan terhadap dua perkara korupsi yang dimulai pada awal tahun, yakni: Dugaan korupsi penggunaan Dana Desa Lebong Tandai, Kecamatan Napal Putih, Tahun Anggaran 2023. Dugaan korupsi pemotongan anggaran pada Dinas Kesehatan Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024. Kedua perkara tersebut kemudian naik ke tahap penyidikan setelah memenuhi unsur dugaan tindak pidana. “Pada tahap penyelidikan kami mencatat dua perkara, dan keduanya dilanjutkan ke penyidikan setelah unsur dugaan tindak pidana terpenuhi,” jelas Kajari. Penyidikan 7 Perkara Didominasi Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Pada tahap penyidikan, Kejari menangani tujuh perkara. Mayoritas merupakan dugaan korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPRD Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023, melibatkan: Evi Fitriani (alm) Andri Faishol Purnawarman Yanuarita Handi Dua perkara lainnya yakni: Dugaan korupsi Dana Desa Lebong Tandai Tahun 2023 atas nama Supriyadi, Dugaan korupsi pemotongan anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2024 atas nama Anik Khasyanti. “Setiap perkara yang naik ke penyidikan telah melalui proses yang ketat. Tidak ada perkara diproses tanpa dasar hukum yang kuat,” tegas Nurmalina. Perkara Korupsi Tahap Penuntutan Dua perkara lama terkait pengelolaan Dana BUMDes Gardu Jaya Desa Gardu, Arma Jaya, Tahun 2017–2019, atas nama Supriyadi dan Carles Ardianto. Empat perkara lainnya yaitu: Dugaan penyimpangan APBDes 2023 Desa Talang Renah atas nama Sarmannadi, Dugaan penyimpangan APBDes 2021–2022 Desa Talang Rasau atas nama Helmundii, Dugaan korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPRD BU atas nama Andri Faishol, Dugaan penyimpangan dana desa Desa Talang Renah atas nama Gunto Wirayuda. Tahap Eksekusi Perkara Selain menangani perkara baru, Kejari Bengkulu Utara juga menuntaskan eksekusi terhadap lima terpidana korupsi dari perkara tahun sebelumnya yang putusannya inkrah pada 2025. “Kelima terpidana, termasuk dua dari perkara BUMDes Gardu Jaya dan tiga dari perkara dana desa Talang Renah serta Talang Rasau, seluruhnya telah kami eksekusi tahun ini,” ungkap Kajari. Penyelamatan Keuangan Negara Capai Rp 1,7 Miliar Dalam uraian kinerja, Kejari Bengkulu Utara juga berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 1.733.875.900 dari perkara perjalanan dinas Sekretariat DPRD Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2023. Dana tersebut telah dititipkan ke Rekening Penampungan Lain (RPL) Kejari BU di Bank Mandiri. “Uang pengganti lebih dari Rp 1,7 miliar sudah resmi kami titipkan di rekening RPL Kejari,” jelasnya. Di akhir pemaparan, Kajari menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum. Sinergi pemerintah, lembaga pengawasan, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. “Pemberantasan korupsi membutuhkan dukungan seluruh elemen. Kejaksaan akan terus profesional dan konsisten menjalankan amanah penegakan hukum,” tutup Nurmalina. (Novan Alqadri)

No Result