KPK Cek Proyek Strategis Daerah di Bengkulu Tengah, Warning Sudah Diberikan

Bengkulu Tengah - Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) 1.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK mengecek proyek di Kabupaten Bengkulu Tengah. Proyek yang dicek adalah pembangunan Masjid Agung dan Labkesda di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi. Lokasi proyek ini berada persis di depan rumah dinas Bupati Bengkulu Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan proyek Masjid Agung dan Labeksda di Bengkulu Tengah berjalan sesuai ketentuan serta penggunaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Disampaikan Kasatgas, Uding bahwa pengawasan langsung di lapangan merupakan bagian dari upaya KPK untuk memastikan tata kelola pembangunan daerah berjalan sesuai prinsip good governance dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. “Kami hadir untuk memastikan pelaksanaan pembangunan Masjid Agung ini berjalan sesuai aturan. Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara transparan agar hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bengkulu tengah,” tegas Uding Juharudin. Menurutnya, proyek keagamaan seperti pembangunan Masjid Agung Bengkulu Tengah harus menjadi contoh dalam penerapan prinsip keterbukaan dan efisiensi anggaran. KPK juga mendorong agar seluruh pihak yang terlibat—baik pelaksana proyek, pemerintah daerah, maupun pengawas teknis—bekerja secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Pembangunan fasilitas publik dengan nilai anggaran besar harus diawasi bersama. kami tidak hanya memantau dari jauh, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar dan tepat waktu,” tambahnya. Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, pembangunan masjid agung Bengkulu tengah saat ini telah mencapai sekitar 15 persen. Pada tahap awal, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4,5 miliar untuk pekerjaan dasar, meliputi pembangunan fondasi, pelapis tebing, dan pemadatan lahan guna memperkuat struktur tanah di kawasan proyek. Sementara total kebutuhan dana pembangunan diperkirakan mencapai Rp 40 miliar hingga Rp 50 miliar hingga masjid selesai sepenuhnya. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan konsistensi terhadap aturan pengadaan barang dan jasa menjadi faktor penting agar proyek ini tidak mengalami keterlambatan maupun pembengkakan anggaran. KPK juga mengimbau masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pembangunan proyek pemerintah di daerah karena partisipasi publik merupakan bagian penting dalam mencegah potensi penyalahgunaan dana negara (Rendra)

No Result