Survei Penilaian Integritas merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi di sektor publik.
Instrumen SPI ini juga mencakup potensi kerawanan korupsi, kualitas layanan publik, transparansi, serta budaya integritas di lingkungan pemerintahan.
Evaluasi ini menjadi momentum strategis untuk menganalisis capaian, mengidentifikasi kendala, serta menyusun strategi perbaikan yang lebih konkret dan terukur.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi.
Komitmen itu dilakukan melalui peningkatan transparansi perencanaan dan penganggaran, penguatan pengendalian internal, digitalisasi layanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan risiko dan pelaksanaan SPIP.
“Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti rendahnya kesadaran pelaporan gratifikasi, pengendalian konflik kepentingan, kualitas pelayanan publik yang belum merata, serta perlunya mitigasi risiko korupsi di area pengadaan barang/jasa,” kata Helmi.
