Masyarakat Perhutanan Sosial di Bengkulu Utara Dapat Akses Pembiayaan Blended Finance

Bengkulu Utara – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) menggelar rapat koordinasi membahas program Blended Finance Model. Ini menjadi upaya memperkuat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Kegiatan berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Bengkulu Utara, Selasa (11/11), turut dihadiri Wakil Bupati Sumarno, Sekretaris Daerah Fitriyansyah, dan jajaran OPD terkait. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan perhutanan sosial agar lebih produktif. Tidak hanya itu, program ini sekaligus membuka akses pembiayaan usaha baik melalui sumber dana publik maupun swasta. Pihak BPDLH menjelaskan, Blended Finance Model merupakan skema pembiayaan yang menggabungkan dana pemerintah dengan investor atau lembaga keuangan. Sasarannya adalah KUPS yang dinilai siap mengembangkan usaha secara profesional dan berorientasi pasar. “Program ini akan melalui tahapan verifikasi usaha, penyusunan model bisnis, hingga membuka akses pembiayaan melalui jejaring investor atau lembaga keuangan,” ujar Nurka Cahya Ningsih, Spesialis Perhutanan Sosial BPDLH. Nurka menambahkan, dari sejumlah KUPS yang ada di Bengkulu Utara, tim akan mengidentifikasi dan mengunjungi lima kelompok yang dinilai paling siap menjadi pilot project. “KUPS di Bengkulu Utara ada banyak, namun hari ini akan mengunjungi lima KUPS yang sudah aktif dan berpotensi berkembang,” jelasnya. Perhutanan Sosial sendiri memberikan hak kelola kepada masyarakat atas kawasan hutan negara untuk usaha produktif secara legal dan berkelanjutan. Bengkulu Utara menjadi salah satu daerah yang dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan kelompok usaha hutan rakyat. Selanjutnya, tim BPDLH bersama OPD terkait akan melakukan pemetaan dan verifikasi lapangan, lalu menyusun investment plan sebagai dasar pelaksanaan pembiayaan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, Fitriyansyah, menegaskan komitmen Pemkab untuk mendukung proses pendampingan teknis, mulai dari pengumpulan data KUPS, penjadwalan Focus Group Discussion, hingga koordinasi lintas OPD dan KPH. “Masyarakat tidak hanya diberikan pelatihan produksi, tetapi juga dituntun untuk mengelola usaha secara profesional, memperoleh akses pasar, dan membangun kemitraan pendanaan,” ungkap Fitriyansyah. Menurutnya, beberapa KUPS di Bengkulu Utara telah menunjukkan perkembangan signifikan. “Kita sudah ada dua KUPS yang eksis, yaitu KUPS Lemo Nakai dan KUPS Curug Sembilan di Desa Tanah Hitam,” tambahnya. Fitriyansyah juga menyampaikan bahwa Pemkab tengah menyusun integrated area development yang akan diselaraskan dalam RPJMD dan RKPD Bengkulu Utara tahun 2026. Pemkab Bengkulu Utara optimistis, program ini akan memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan, serta mendukung target nasional FOLU Net Sink 2030, komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. “Sesuai dengan motto, hutan lestari masyarakat sejahtera. Kita harapkan hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan,” tutup Sekda. (Novan Alqadri)

No Result