Pembangunan SPPG di Desa Karang Suci Arga Makmur Diprotes Warga

Bengkulu Utara - Pembangunan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapat protes warga. SPPG yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum ini berlokasi di Desa Karang Suci, Kecamatan Arga Makmur. Warga bernama Waswandi (48), asal Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, mengklaim sebagian lahan lokasi pembangunan merupakan miliknya. Akibat klaim tersebut, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oPT Adikarya sempat terhenti sebanyak tiga kali sejak Desember 2025. Project Production Manager PT Adikarya, Sony, membenarkan adanya penghentian sementara pekerjaan akibat aksi protes tersebut. “Pekerjaan pembangunan memang sempat terhenti tiga kali sejak Desember 2025 karena adanya klaim lahan dari salah satu warga,” ujar Sony saat dikonfirmasi. Waswandi mengklaim lahan seluas kurang lebih satu hektare merupakan hak miliknya yang merupakan hibah dan warisan orang tua sejak tahun 1999. Klaim tersebut diperkuat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah (SKT). Namun, berdasarkan data pemerintah daerah, kawasan tersebut merupakan bagian dari lahan milik Pemkab Bengkulu Utara seluas kurang lebih delapan hektare. Lahan itu juga telah memiliki sertifikat resmi atas nama pemerintah daerah. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Kementerian PUPR melalui surat permohonan tertanggal 30 Januari 2026 mengajukan permintaan pengawalan dan pengamanan pembangunan SPPG kepada Polres Bengkulu Utara. Sebagai tindak lanjut, hari ini Selasa, 3 Februari 2026, dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Polres Bengkulu Utara dengan melibatkan pihak pelaksana kegiatan serta pemerintah daerah. Mediasi bertujuan agar proses pembangunan gedung SPPG di atas lahan seluas 20×40 meter dapat kembali berlanjut tanpa gangguan. Dalam hasil mediasi, disepakati bahwa Waswandi meminta ganti rugi tanam tumbuh sebanyak 17 batang tanaman dengan nilai Rp3 juta yang akan dibayarkan oleh pihak pelaksana pembangunan. Sementara itu, terkait status kepemilikan lahan, Waswandi menyatakan tetap akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. “Soal pembangunan silakan lanjutkan, saya tidak halangi. Tapi saya akan tetap tempuh jalur hukum terkait lahan ini,” kata Waswandi. Sementara itu, Asisten II Setdakab Bengkulu Utara, Alfian, yang turut hadir dalam proses mediasi, enggan memberikan keterangan kepada awak media. Pihak kepolisian berharap kesepakatan sementara tersebut dapat menghindari gangguan lanjutan, sehingga pembangunan fasilitas pelayanan publik tersebut dapat berjalan sesuai rencana. (Novan Alqadri)

No Result