Bengkulu Utara– Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kembali harus mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar pada tahun 2026.
Anggaran itu untuk menutup biaya operasional Pasar Induk Modern Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur.
Pasar tersebut masih berstatus Barang Milik Negara (BMN) dan belum beralih menjadi Barang Milik Daerah (BMD).
Sehingga belum dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Dinas Perdagangan Bengkulu Utara, Siti Qoriah Rosydiana, menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk menutup berbagai kebutuhan operasional pasar.
Biaya itu untuk listrik dan air, hingga tenaga outsourcing seperti petugas keamanan, kebersihan, penjaga parkir, serta teknisi.
“Meski pengelolaan pasar masih bersifat sementara karena status asetnya BMN, seluruh biaya operasional tetap menjadi tanggungan Pemkab. Tahun 2026 kembali dianggarkan sekitar Rp 1 miliar,” jelas Siti, Senin (15/12).
Ia menegaskan, selama aset pasar masih berstatus BUMN, Pemerintah Daerah belum dapat menarik retribusi apa pun dari para pedagang.
