Tujuan utama dari fungsi tersebut adalah memberikan rekomendasi dan solusi agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nandar juga menyinggung capaian Pemerintah Provinsi Bengkulu yang kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam beberapa tahun terakhir.
“Bengkulu berhasil menyandang predikat WTP secara berturut-turut. Ini tentu tidak lepas dari peran Inspektorat. Untuk itu, kita harus konsisten menjalankan tugas pengawasan sejak awal, mulai dari tahap perencanaan. Jangan sampai setelah terjadi permasalahan baru dilakukan pengawasan,” imbuhnya.
Inspektorat sendiri merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki tugas membantu gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh perangkat daerah di Bumi Merah Putih.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Bengkulu, Heru Susanto, mengungkapkan saat ini jumlah pegawai Inspektorat tercatat sebanyak 152 orang.
“Jumlah ASN sebanyak 141 orang dan PPPK paruh waktu sebanyak 11 orang, sehingga totalnya 152 pegawai. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta aktif dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Heru.
(**)
