Perkebunan Sawit di Pulau Enggano Antara Harapan Ekonomi dan Ancaman Ekologi

Bengkulu Utara – Polemik adanya wacana perkebunan kelapa sawit di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, kembali mencuat. Senin (1/9), puluhan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Adat Enggano, Forum Relawan Peduli Enggano, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan Wahana Masyarakat Adat Nusantara, menggelar aksi demonstrasi. Enam Desa yang menolak wacana perkebunan sawit, yakni: Banjar Sari Meok Apoho Malakoni Kaana Kahyapu Keenam Desa ini menyatakan penolakan keras kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Provinsi Bengkulu, maupun pemerintah pusat. Mereka mendesak agar wacana menjadikan Enggano sebagai lahan perkebunan sawit dibatalkan. Bahkan meminta diterbitkannya Peraturan Bupati tentang larangan dan pemusnahan sawit di wilayah Enggano. Ketua Lembaga Adat Enggano, Milson Kaitora, menegaskan penolakan tersebut didasarkan pada 5 alasan utama, yaitu: 1. Sawit mengancam ketersediaan air bersih. 2. Menyebabkan kerusakan ekosistem dan hutan adat. 3. Bertentangan dengan hukum serta nilai-nilai adat. 4. Berpotensi memicu konflik sosial. 5. Memberi dampak jangka panjang yang merusak lingkungan, budaya, dan kehidupan masyarakat Enggano. Pandangan Berbeda dari Forum Kepala Desa Enggano Sementara itu, Ketua Forum Kepala Desa Enggano, Reddy Heloman Kaitora mengingatkan bahwa pada tahun 2022 telah ada kesepakatan bersama 6 Kepala Desa, 4 Ketua Suku dan 2 Pabuki Enggano yang menerima adanya perkebunan sawit maupun investor di sektor perkebunan. “Kesepakatan itu sudah ditandatangani tahun 2022. Hanya saja, saat itu terganjal oleh aturan tata ruang,” jelas Reddy, Selasa (2/9). Ia juga mengakui bahwa masyarakat Enggano sendiri sudah menanam sawit secara swadaya. “Di Desa Kahyapu, Kaana, Malakoni, dan Banjar Sari sudah ada sawit dengan luas lebih dari 100 hektare,” tambahnya. Menanggapi tuntutan massa aksi untuk memusnahkan tanaman sawit yang ada, Reddy menilai perlu adanya pembahasan menyeluruh. “Kalau memang harus dimusnahkan, harus ada dasar hukum yang jelas. Camat bisa mengundang kepala desa, kepala suku, dan tokoh masyarakat untuk membahasnya secara terbuka,” tegasnya. Respons Pemerintah Daerah Asisten I Setdakab Bengkulu Utara, Bari Oktari, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menerima aspirasi masyarakat Enggano dan kini tengah mengkaji ulang regulasi tata ruang. Berdasarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2015, Enggano ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. Namun, dalam perda tersebut tidak diatur secara eksplisit mengenai larangan atau izin perkebunan sawit, baik yang dikelola masyarakat maupun skala besar. “Aspirasi masyarakat pasti kita respon. Regulasi sedang kita kaji bersama tim agar bisa menjawab tuntutan yang ada,” ujar Bari. (Novan Alqadri)

No Result