Putusan Inkrah Terbit, Dinas PMD Seluma Pastikan Gelar Pemilihan PAW Kades Dusun Tengah

Seluma - Pasca Kades Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, berikut Sekretaris Desa dan Bendaharanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Seluma terkait kasus dugaan korupsi dana desa, Pemerintahan Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi sementara ini masih dikendalikan oleh pelaksana harian. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Seluma, Nopetri Elmanto mengatakan sesuai regulasi Kades Dusun Tengah diberhentikan sementara, dan selanjutkan dilakukan penunjukan Pelaksana Harian, agar roda pemerintahan di Desa Dusun Tengah tetap bisa berjalan. [caption id="attachment_9333" align="alignnone" width="596"] Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Seluma, Nopetri Elmanto[/caption] Selama proses hukum berlangsung, Dinas PMD Kabupaten Seluma nantinya akan meningkatkan status pelaksana harian menjadi pelaksana tugas, sebelum akhirnya dilakukan pemilihan kades untuk pergantian waktu, jika sudah ada putusan hukum yang tetap atau inkrah dari pengadilan. “Sesuai regulasi Kades Dusun Tengah kita berhentikan sementara, selanjutnya nanti akan ditunjuk Pelaksana Harian untuk menjalankan roda pemerintahan sementara, mungkin untuk beberapa hari kedepan Plh ini kita tingkatkan menjadi Plt. Kalau jabatan kades ini masih panjang, kita masih menunggu proses inkrahnya selesai baru kita proses pemilihan PAW Kades Dusun Tengah,” terang Nopetri Elmanto. Sementara itu, dalam waktu dekat tim Penyidik Tipidkor Polres Seluma akan segera menyerahkan berkas perkara P21 ke Kejaksaan Negeri Seluma. Untuk diketahui, dalam penanganan kasus korupsi Dana Desa Dusun Tengah Kecamatan Lubuk Sandi tersebut, ketiga tersangka diduga telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp577 juta dari hasil perhitungan temuan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Seluma. Ketiga tersangka sebelumnya diberikan tenggang waktu selama 60 hari oleh Inspektorat Kabupaten Seluma. Namun karena tidak ada niat untuk menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, Inspektorat Kabupaten Seluma akhirnya menyerahkan kasus ini ke Unit Tipidkor Polres Seluma untuk ditindaklanjuti secara hukum. Dalam perkara kasus dugaan korupsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Seluma menemukan sejumlah kegiatan yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban, namun tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Kades, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, atau bahkan tidak terlaksana sama sekali alias fiktif. (Hari Adiyono)

No Result