Soal Polemik Utang Tahun 2024, Dewan Seluma Sampaikan Hal Ini

Seluma - Sejumlah kontraktor yang hingga saat ini belum menerima pelunasan utang kegiatan proyek tahun anggaran 2024 lalu, turut mengawal jalannya rapat tingkat komisi di DPRD Seluma. Utang pemerintah Kabupaten Seluma sebesar Rp 48 miliar akibat gagal bayar tahun 2024 lalu, kembali menyeruak ke permukaan. Dan ironisnya, kewajiban keuangan yang menumpuk itu tidak dimasukkan eksekutif dalam kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD 2025. Padahal KUA-PPAS merupakan dokumen penting yang menjadi acuan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Karena didalamnya tertuang arah kebijakan pendapatan, belanja, serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing sektor setelah disepakati bersama DPRD. KUA-PPAS menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun rancangan APBD sebelum ditetapkan menjadi APBD. Dengan tidak dimasukkannya utang ke dalam KUA-PPAS ini besar kemungkinan kewajiban pemkab terhadap pihak ketiga tersebut kembali terabaikan. Kondisi ini dikhawatirkan bakal membuat kontraktor meradang dan bukan tidak mungkin memicu gelombang aksi unjuk rasa kembali, seperti beberapa waktu lalu. Wakil Ketua II DPRD Seluma Sugeng Zonrio mengatakan, masalah utang 2024 memang belum masuk dalam KUA-PPAS yang sedang dibahas, namun dipastikan akan dibahas saat rapat badan anggaran, yang harus disertai surat pengakuan utang dari Pemkab Seluma sebagai dasar DPRD menganggarkannya. “DI APBD-P, kami dari anggota dewan siap menganggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan yang ado, tapi asalkan ada pengakuan utang dari pihak Pemda, karena dasar kami menganggarkan itu. Nanti akan dibahas lagi di banggar,” ujar Sugeng Zonrio Ia menegaskan DPRD akan mendesak eksekutif untuk segera menyelesaikan kewajiban tersebut. DPRD juga akan mempelajari aturan lebih lanjut karena ada yang bersumber dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Agar tidak bermasalah dikemudian hari. Imbas belum dilunasinya utang ini sejumlah gedung bangunan seperti Puskesmas Penago Dua dan Puskesmas Masmambang yang dibangun tahun 2024 lalu, sampai saat ini masih disegel kontraktor. Kondisi tersebut membuat masyarakat dirugikan karena bangunan sudah selesai namun belum dapat digunakan, dan ini menjadi bukti nyata bahwa gagal bayar membawa dampak serius bagi masyarakat. Dan jika tidak segera dituntaskan bukan hanya kontraktor yang dirugikan namun juga masyarakat yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Hari Adiyono

No Result