Tok! Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi BP BUMN, Pimpinannya Setara dengan Menteri?

Nasional - Seiring transformasi kelembagaan, kini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi berubah menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Perubahan ini terjadi usai Komisi VI DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan UU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN 2025). Berdasarkan informasi, pembahasan revisi ini telah dilakukan sejak 23 September 2025 sampai 26 September 2025 lalu. Disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widiyantini, jika ini merupakan persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas revisi UU BUMN. "Transformasi kelembagaan yang semula Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara yang disingkat BP BUMN," kata Rini Selain itu, revisi UU BUMN ini juga mengatur terhadap larangan rangkap jabatan oleh menteri dan wakil menteri sebagai komisaris ataupun direksi BUMN. Beleid baru itu menyebut, jika rangkap jabatan hanya berlaku sampai dua tahun setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Kemudian, revisi UU BUMN juga mengatakan bahwa karyawan BUMN dapat menduduki jabatan direksi, dewan komisaris, atau jabatan manajerial lainnya di BUMN dengan berdasarkan kesetaraan gender. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN sekaligus pimpinan Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan dalam pembahasan revisi tersebut, total ada 84 pasal yang diubah setelah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar dan akademisi. "Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa secara substansi telah dilakukan perubahan terhadap 84 pasal dalam Rancangan Undang-undang ini," ujar Andre Lebih lanjut, perubahan nomenklatur kelembagaan, maka pimpinannya tak lagi Menteri melainkan Kepala Badan. Jadi, menurutnya posisi Kepala BP BUMN nantinya disebut bakal setara dengan menteri.Karena, secara kelembagaan BP BUMN juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tidak di bawah kementerian lainnya. Kemudian, untuk secara kelembagaan, BP BUMN juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tidak di bawah kementerian lainnya. 12 Poin UU BUMN Berikut 12 poin perubahan UU BUMN: 1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. 2. Penegasan kepemilikan saham seri A Dwi Warna 1 persen oleh negara pada Badan BP BUMN. 3. Penataan komposisi saham pada perusahaan Induk Holding Investasi dan perusahaan Induk Operasional pada Badan Pengelola Investasi Danantara. 4. Pengaturan terkait larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. 5. Penghapusan ketentuan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN pada bukan merupakan penyelenggara negara. 6. Penataan posisi dewan komisaris pada Holding Investasi dan Holding Operasional yang diisi oleh kalangan profesional. 7. Pengaturan kewenangan pemeriksaan keuangan BUMN oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMN. 8. Penambahan kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran BUMN. 9. Penegasan kesetaraan gender pada karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris, dan jabatan manajerial di BUMN. 10. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, Holding Operasional, Holding Investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. 11. Pengaturan pengecualian penguasaan BP BUMN terhadap BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal. 12. Pengaturan mekanisme peralihan status kepegawaian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN, serta pengaturan substansi lainnya. Putri Nurhidayati

No Result