Warga Lawan Perusahaan Sawit, Pemkab BU Dorong Penyelesaian Lewat Reforma Agraria

Bengkulu – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akhirnya angkat bicara terkait aksi ratusan warga penyangga yang menduduki lahan irigasi di wilayah Kecamatan Batik Nau dan Air Padang. Pemkab menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian konflik agraria tersebut melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berada di bawah koordinasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Utara. Konflik agraria di wilayah penyangga perkebunan sawit dua kecamatan tersebut hingga kini masih terus berlanjut. Sebelumnya, ratusan warga yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Sawit Sejahtera melakukan aksi damai dengan menduduki lahan irigasi yang saat ini dikuasai oleh tiga perusahaan perkebunan. Dalam aksinya, warga mendirikan tenda dan menanam padi di atas lahan tersebut sebagai bentuk penegasan atas klaim kepemilikan tanah. Tiga perusahaan yang disebut dalam konflik ini antara lain PT Grand Jaya Niaga, PT Diamon Prima Cemerlang, dan PT Agro Perak Sejahtera. Menurut warga, sebagian dari perusahaan tersebut diduga belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) secara resmi. Hingga kini, belum ada kepastian penyelesaian dari pihak terkait. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Fitriyansyah, menjelaskan bahwa pemerintah daerah mendorong penyelesaian konflik melalui jalur yang sah dan terukur. [caption id="attachment_7546" align="alignnone" width="300"] Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Fitriyansyah[/caption] “Pemerintah daerah mendorong penyelesaian melalui Gugus Tugas Reforma Agraria yang berkoordinasi dengan BPN Bengkulu Utara. Langkah ini diharapkan menjadi solusi yang adil, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Fitriyansyah. Ia juga mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam konflik untuk tetap menjaga situasi daerah agar tetap kondusif. “Kami mengimbau semua pihak agar menjaga iklim pembangunan yang kondusif, dan mengedepankan penyelesaian berdasarkan regulasi yang ada. Pemerintah tidak ingin persoalan ini berlarut-larut dan menghambat pembangunan,” tambahnya. Lebih lanjut, Fitriyansyah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sebagai tiga pilar utama pembangunan di Bengkulu Utara. “Tiga pilar pembangunan, pemerintah, swasta, dan masyarakat, harus terus berjalan harmonis. Dengan sinergi yang kuat, kita harapkan penanganan konflik bisa berjalan damai tanpa mengganggu stabilitas pembangunan daerah,” tutupnya. Konflik agraria yang melibatkan warga dan perusahaan perkebunan sawit ini menjadi perhatian serius Pemkab Bengkulu Utara. Pemerintah daerah berharap langkah melalui GTRA dapat menjadi jalan tengah untuk penyelesaian yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Novan Alqadri)

No Result