Kongkalikong Skandal Korupsi Tambang Batu Bara Rp1,8 Triliun di Bengkulu

Bengkulu - Sidang perkara dugaan korupsi tambang batu bara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 1,8 triliun digelar. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu menghadirkan empat orang saksi ke muka persidangan untuk membuktikan dakwaan. Saksi tersebut adalah: Dewi dari Sucofindo Ideran dari Sucofindo Riko dari Inspektur Tambang Provinsi Bengkulu Melyan dari Inspektur Tambang Provinsi Bengkulu Keterangan saksi ini untuk membuktikan adanya kesalahan proses: Penilaian kualitas batu bara yang akan dijual Izin Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Dokumen reklamasi. Keterangan Saksi Ideran Berdasarkan keterangan dari saksi Ideran yang menjabat Analis Kualitas Batu Bara PT Sucofindo, dalam perkara ini ia mendapat perintah dari terdakwa Iman Sumantri. Perintah itu untuk mengubah Gross As Received (GAR) batu bara atau nilai kalor batu bara yang berdasarkan pengajuan PT RSM dan PT IBP (kualitas batu bara). Tetapi, sayangnya saksi Ideran tidak bisa memberikan penjelasan jelas majelis hakim menanyakan bagaimana caranya mengubah nilai GAR. Ideran hanya menjawab, setiap sampel batu bara yang dikirim penilaiannya akan berbeda-beda. Dengan jawaban saksi Ideran yang berbelit-belit tersebut, sempat membuat majelis hakim kesal. Terlebih lagi, Ideran menerima uang dengan total Rp 35 juta dari Iman. Alasan pemberian uang itu merupakan uang kompensasi untuk karyawan yang mendapat tambahan pekerjaan. Keterangan Saksi Riko Sementara itu saksi Riko dari Inspektur Tambang ESDM Provinsi Bengkulu mengaku jika dokumen tambang yang diajukan PT RSM harus 3 kali evaluasi, karena masih ada catatan perbaikan. Salah satu temuannya adalah aspek lingkungan. Dalam RKAB disebut 1 hektar, sementara dalam dokumen reklamasi dibuat 0. Dari aplikasi e-RKAB tidak ada catatan, walaupun dokumen pengajuan itu terdapat evaluasi atau perbaikan. Kepada majelis hakim, Riko mengaku mendapat perintah dari terdakwa Nazirin untuk mengerjakan dokumen tersebut. Dan sebagai imbalannya, Riko menerima uang Rp 20 juta yang sudah ia kembalikan. Pernyataan JPU Kejati Bengkulu Pasca persidangan, JPU Kejati Bengkulu, Muib mengatakan, keterangan empat saksi ini untuk membuktikan adanya ketidaksesuaian proses perizinan tambang PT RSM dan IBP. Muib menegaskan jika sebenarnya proses perizinan sudah mendapat penolakan melalui aplikasi e-RKAB, tetapi izinnya tetap keluar. Kemudian manipulasi kualitas baru bara dari Sucofindo yang berkaitan dengan pembayaran royalti kepada negara. Semakin rendah nilai kalor batu bara, pembayaran royalti kepada negara juga semakin rendah. "Dari Sucofindo menerangkan penurunan kualitas atas perintah dari terdakwa Imam Sumantri akan mengurangi kewajiban kepada negara royaltinya berkurang," pungkas Muib. (Rendra Aditya)

No Result