Sesuai dengan Visi dan Misi pak Presiden, mengatasi korupsi dari akar demi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Hardi Yansah, mantan Sekdes
Hardi menegaskan jika dugaan penyimpangan paling mencolok terjadi pada program ketahanan pangan serta beberapa kegiatan nonfisik yang diduga tidak pernah terlaksana atau fiktif.
Selain itu, terdapat pula dugaan pengambilan anggaran di luar konteks APBDes, yang tidak pernah dibahas ataupun disetujui melalui musyawarah desa.
“Terkait dengan dugaan penyelewengan dana desa itu banyak, sesuai dengan bukti-bukti yang kita miliki. Bukti yang akurat, kuitansi, cap basah yang kita sampaikan ke Kejaksaan secara langsung,” terangnya.
Selain itu, dugaan lain yang turut disorot adalah adanya indikasi markup anggaran pada sejumlah proyek fisik.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat perbedaan signifikan antara laporan volume pekerjaan dan kondisi nyata di lapangan.
Namun, anggaran untuk kegiatan tersebut telah dicairkan sepenuhnya tanpa bukti pertanggungjawaban yang jelas.
