Fenomena Financial Mirage: Saat Influencer Jadi Wajah Investasi Bodong

Bengkulu — Maraknya kasus investasi bodong di Indonesia kini memasuki babak baru. Bukan hanya dijalankan oleh pelaku anonim di dunia maya, tetapi kini melibatkan influencer — figur publik dengan pengaruh besar di media sosial. Mereka menggunakan popularitasnya untuk mempromosikan produk investasi yang ternyata palsu atau tidak memiliki izin resmi. Fenomena ini dikenal dengan istilah “ financial mirage ”, yakni ilusi keuntungan finansial yang diciptakan secara sengaja untuk memancing kepercayaan publik. Di balik janji manis “cuan besar tanpa risiko”, tersimpan jebakan penipuan yang merugikan masyarakat hingga miliaran rupiah. Ilusi Keuntungan di Era Digital Menurut penelitian mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu , Septa Pratama , konsep financial mirage menggambarkan bagaimana para influencer membentuk persepsi palsu tentang keamanan dan keuntungan investasi. Mereka menampilkan gaya hidup mewah, testimoni keberhasilan, dan narasi kesuksesan instan — padahal yang dipromosikan adalah skema investasi ilegal. “Influencer memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik. Ketika pengaruh itu disalahgunakan, masyarakat yang percaya bisa menjadi korban penipuan besar-besaran,” tulis Septa dalam makalahnya yang dibimbing oleh Dr. Herlita Eryke, S.H., M.H. Kasus-kasus investasi bodong yang memanfaatkan figur publik terbukti menimbulkan kerugian besar. Salah satu contoh mencuat adalah promosi investasi saham dan trading oleh influencer yang ternyata tidak memiliki izin dari OJK. Dalam beberapa kasus, kerugian korban mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Penegakan Hukum Masih Diuji Secara hukum, influencer yang terbukti dengan sengaja menyebarkan informasi menyesatkan atau mempromosikan investasi ilegal dapat dijerat dengan pasal penipuan dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) . Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen dapat dikenai hukuman pidana dan denda besar. Selain itu, KUHP Pasal 56 ayat (2) juga dapat digunakan untuk menjerat influencer yang membantu atau turut serta dalam tindak pidana, meskipun bukan pelaku utama. Jika terbukti sadar akan ilegalitas produk yang dipromosikan, influencer bisa dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Pembuktian unsur “kesengajaan” menjadi titik krusial. Banyak influencer berdalih tidak mengetahui bahwa investasi yang mereka promosikan adalah ilegal. Hal ini membuat proses hukum memerlukan analisis mendalam terhadap niat, pengetahuan, dan hubungan kerja sama antara influencer dan pelaku utama investasi bodong. Peran OJK dan Regulasi Baru Dalam menanggapi fenomena ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) terus memperketat pengawasan terhadap promosi keuangan di media sosial. OJK juga mendorong lahirnya regulasi baru yang mewajibkan influencer memiliki sertifikasi dan izin resmi jika ingin mengiklankan produk keuangan. Langkah ini dinilai penting untuk melindungi konsumen sekaligus memperjelas batas tanggung jawab hukum influencer di dunia digital. Edukasi Publik Jadi Kunci Selain penindakan hukum, literasi keuangan masyarakat juga menjadi fokus utama. Banyak korban investasi bodong berasal dari kalangan muda yang mudah tergoda oleh janji “kaya mendadak”. Mereka sering menganggap promosi dari influencer ternama sebagai jaminan keamanan investasi. “Edukasi dan kesadaran hukum harus berjalan seiring. Masyarakat perlu lebih kritis dan berhati-hati sebelum mempercayai tawaran investasi di media sosial,” ujar Septa Pratama. Membangun Ekosistem Digital yang Aman Fenomena financial mirage membuka mata publik bahwa kejahatan finansial kini semakin halus dan modern. Pengawasan, penegakan hukum, dan tanggung jawab sosial influencer harus berjalan beriringan untuk melindungi masyarakat. “Influencer bukan hanya ikon hiburan, tapi juga agen kepercayaan publik. Ketika mereka terlibat dalam promosi investasi ilegal, dampaknya bisa menghancurkan kehidupan banyakorang,” tutup Septa dalam kesimpulannya. Dengan penegakan hukum yang tegas, peningkatan literasi keuangan, dan regulasi yang jelas, diharapkan praktik investasi bodong dapat ditekan — dan dunia digital Indonesia menjadi ruang yang lebih aman bagi masyarakat untuk berinvestasi. Penulis: Septa Pratama

No Result