Bahkan di Pemerintah Provinsi Bengkulu, besaran TPP PNS Pemkot yang paling besar.
Kebijakan kepala daerah dalam mencari solusi dalam mengefisiensi anggaran TPP sesuai kemampuan daerah menjadi kunci utama.
“Kalau kita asumsikan, kemudian kita lihat dari postur APBD 2025, itu kan transfer pusat banyak berkurang. Nah ini harus ada solusi lain dari kepala daerah, salah satunya yang menjadi masalah di Kota Bengkulu ini kan belanja operasional yang besar, salah satunya TPP, belanja pegawai, itu bisa dievaluasi lagi kalau memang masih bisa di efisiensi kemudian ada hal-hal tertentu sesuai dengan kemampuan daerah, kuncinya ada di kepala daerah,” ujar Pudi Hartono