Pudi menambahkan, besaran TPP harus dievaluasi sesuai standar kelayakan yang ada. Bahkan saat ini di daerah lain, ada satu daerah TPP di nol kan karena kemampuan daerah tidak siap membayarnya.
“Silakan di evaluasi saja. Karena jujur ini di daerah lain itu satu kabupaten itu TPP nya di nol kan, karena kemampuan daerah mereka tidak kuat bayar itu,” tutup Pudi Hartono
(Verdi Dwiansyah)
Page 3 of 3