Pro Kontra Perkebunan Sawit di Pulau Enggano, Warga Pemilik Kebun Sawit Gelar Aksi Demo

Bengkulu Utara - Puluhan warga pemilik lahan perkebunan sawit di Pulau Enggano menggelar aksi damai di depan Kantor Camat Enggano pada Senin (22/9) pagi. Aksi ini dilakukan sebagai respons terhadap demo sebelumnya yang menolak pengembangan perkebunan sawit. Koordinator aksi, Yudi Rahman menyatakan bahwa massa yang hadir adalah para pemilik lahan sawit yang menuntut pemerintah memberikan izin resmi agar mereka dapat meningkatkan perekonomian. "Kami masyarakat Enggano meminta diberikan izin menanam sawit di lahan kami masing-masing. Kami siap menjaga kelestarian hutan lindung dan hutan bakau sesuai aturan yang berlaku." ujar Yudi. Dalam aksinya, para petani sawit menyampaikan 8 poin tuntutan. Intinya, mereka meminta kebebasan untuk mengelola lahan guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berikut adalah 8 tuntutan dan aspirasi yang disampaikan: Kiranya kami masyarakat Enggano diberikan izin menanam sawit di lahan kami masing-masing. Kami masyarakat Enggano siap menjaga kelestarian hutan lindung dan hutan bakau mengikuti aturan yang berlaku. Kami masyarakat Enggano mendukung Inpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang proses percepatan pembangunan Pulau Enggano. Kami masyarakat Enggano mempunyai hak berusaha dan bertani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kami menolak bentuk intimidasi, merusak dan melarang menanam sawit di lokasi kami masing-masing petani. Kami diberikan kebebasan dalam berusaha dan bertani di kebun kami sendiri di Pulau Enggano. Kami petani sawit akan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Kami akan berusaha menjaga stabilitas keamanan serta berupaya meningkatkan penghasilan petani sawit untuk menghidupi keluarga dan berupaya menuju kesejahteraan ekonomi rakyat. Perkebunan Sawit Meningkatkan Perekonomian Selain itu, mereka juga berkomitmen untuk menolak segala bentuk intimidasi atau larangan yang menghalangi mereka untuk bercocok tanam. Menurut Yudi, saat ini diperkirakan sudah ada sekitar 250 hektare lahan sawit yang ditanam oleh warga di setiap desa di Enggano, dengan belasan hektare di antaranya sudah mulai berproduksi. Mereka percaya, dengan legalitas dan kebebasan, perkebunan sawit ini bisa berkontribusi pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Bengkulu Utara Upayakan Pembuatan Perbub RDTR untuk Kecamatan Enggano Menanggapi aksi tersebut, Asisten I Setda Kabupaten Bengkulu Utara, Bari Oktari, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten saat ini sedang mengupayakan pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk Kecamatan Enggano. Perbup RDTR ini nantinya akan menjadi dasar hukum yang mengatur pemanfaatan ruang dan tata guna lahan secara eksplisit. "Perbup RDTR ini akan mengatur secara eksplisit terkait pemanfaatan ruang," jelas Bari Oktari. Untuk mempercepat proses ini, Pemkab telah mengusulkan bantuan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah pusat. Diperkirakan, pembuatan RDTR untuk satu wilayah Kecamatan membutuhkan anggaran hingga Rp 2 miliar. Aksi demo ini menunjukkan adanya dua pandangan berbeda di masyarakat Enggano terkait pengembangan perkebunan sawit. Satu pihak menolak karena khawatir akan dampak lingkungan, sementara pihak lainnya, yang diwakili oleh para pendemo, melihat sawit sebagai solusi untuk meningkatkan ekonomi. Pemerintah daerah kini berada di tengah untuk mencari jalan keluar melalui regulasi yang adil dan berkelanjutan. (Novan Alqadri)

No Result